DPR Harap Semua Unsur di Internal KPK Kompak

Suara.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo minta Direktur Penyidakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aris Budiman menjelaskan kepada publik mengenai pernyataannya yang kini memicu ketegangan baru di internal KPK.

"Publik berhak tahu terkait apa yang sesungguhnya terjadi di dalam. Aris harus menjelaskan. Jangan sampai menggantung dan membingungkan semua orang," kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/4/2018).

Sebelumnya, Aris mengungkapkan adanya kejanggalan dalam proses penangan kasus korupsi E-KTP oleh KPK. Pertama, yaitu tidak dilakukan penggeladahan kantor Biomorf dan tidak ada pemeriksaan terhadap Johannes Marliem yang disebut-sebut sebagai saksi kunci dalam perkara tersebut.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (19/1/2018). [Suara.com/Dian Rosmala]

"Padahal waktu itu, sudah ada surat untuk penggeledahan. Kenapa tidak dilakukan? Memang itu lembaga apa? Masih banyak lagi nanti. Saya akan cerita semuanya. Biar tahu semuanya," kata Aris pada Minggu (8/4/2018).

Selain itu, Aris Budiman juga mengaku kesal dengan surat elektronik yang masuk ke emailnya. Di mana dalam surat itu dinyatakan salah satu Kasatgas-nya, dituduh sebagai "kuda troya" di internal KPK. Padalah menurut Aris, Kasatgas tersebut adalah penyidik yang baik selama bertugas di KPK.

Menurut Bambang, apa yang telah dibeberkan oleh Aris pada dasarnya sudah pernah dibahas di Pansus Hak Angket KPK di DPR. Ia pun meminta hal itu dikembalikan lagi pada mekanisme yang ada.

"Barangkali ini kita kembalikan pada mekanisme yang ada. Di sini kan ada AKD (alat kelengkapan dewan) yang bermitra dengan KPK," ujar Bambang Soesatyo.

Bambang Soesatyo mengatakan, harus ada penyelesaian permanen atas kisruh yang terjadi selama ini di KPK. Hal itu penting agar lembaga yang menjadi harapan publik dalam urusan pemberantasan korupsi, justru tak selesai dengan polemik internalnya sendiri.

"Artinya saya beharap momentum yang terjadi kemarin itu harus menciptakan suatu solusi yang permanen. Sehingga tidak ada lagi kericuhan di dalam," kata Bambang Soesatyo.

"DPR menginginkan KPK kompak-kompak saja di sana. Kompak dalam artian dari Kepolisian, kompak dari Kejaksaan, kompak dari penyidik yang direkrut juga kompak. Kalau lembaga KPK ini kompak, maka kami juga tenang dan tidak ragu bahwa proses di sana itu memang baik dan untuk kepentingan bangsa dan negara," Bambang Soesatyo menambahkan.

Let's block ads! (Why?)