Suara.com - Fredrich Yunadi, terdakwa kasus dugaan merintangi penyidikan kasus e-KTP berharap dirinya dituntut bebas oleh jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Namun, jika dia dituntut dengan hukuman penjara, maka ia mengklaim profesi pengacara akan menjadi hancur.
"Ya kalau kami sih mengharapkan tuntut bebas ya. Karena kan, kalau tidak profesi advokat bakal hancur," katanya sebelum menjalani sidang tuntutan di Gedung Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (31/5/2018).
Mantan Pengacara Setya Novanto tersebut mengatakan, yang dilakukannya saat mendampingi klien bukanlah atas nama pribadi, tapi profesi kepengacaraan.
"Jadi ini sekarang masalahnya kami ini kan dari organisasi, kami bukan pribadi. Jadi ini pertaruhan antara profesi advokat dan Undang-Undang Dasar 1945. Mau diperkosa atau UUD mau ditegakkan? " kata Fredrich.
Lebih lanjut dia mengingatkan, apabila KPK menghukumnya, maka pengaruhnya akan diketahui dunia. Pasalnya, Indonesia adalah salah satu dari 186 negara yang sudah menandatangani united nations of conventions. Namun, Fredrich tak menyebut konvensi apa yang dimaksud.
"Itu sangat buruk dan imbasnya bakal ke dunia, akan menunjukkan bahwa indonesia tidak menghormati United Nations of Conventions, dan itu akan membahayakan posisi indonesia," tegasnya.
Fredrich didakwa merintangi penyidikan kasus e-KTP yang menjerat Setya Novanto. Dia diduga merekayasa hasil pemeriksaan medis Novanto usai mengalami kecelakaan tunggal.
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Kalau Dihukum Bersalah, Fredrich Yunadi: Mau Perkosa UUD 45?"
Post a Comment