DPR Dorong ASEAN+3 Kompak Atasi Krisis Kemanusiaan Rohingya

Suara.com - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mendesak Association of Southeast Asian Nations Plus Three (ASEAN+3) untuk bertindak tegas membantu menuntaskan masalah krisis kemanusiaan yang belum lama ini menimpa etnis Rohingya.

Permintaan itu disampaikan oleh Bambang dalam pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Vietnam, Turki, Argentina, Sudan dan Delegasi Asean+3 di sela-sela acara Inter Parliement Union (IPU) ke-138 yang berlangsung 24-26 Maret di Jenewa, Swiss, Sabtu (24/3/2018) kemarin.

Menurut Bambang, semua anggota Asean+3 harus selalu kompak dan bersikap kritis terhadap apa yang telah terjadi di kawasan Asean. Ia mengingatkan segala persoalan yang terjadi apalagi menyangkut masalah kemanusiaan harus cepat ditanggapi bersama.

"Apabila konflik di Rakhine terus terjadi, dan tidak ada penyelesaian konkret bagi etnis Rohingya, masa depan Asean sebagai kawasan ekonomi yang stabil, damai dan terbuka tentu saja akan terancam," kata pria yang akrab disapa Bamsut itu dalam rilis yang diterima Suara.com, Minggu (25/3/2018).

Selain mendorong pentingnya sikap kebersamaan dalam menyelesaikan persoalan kemanusuaan, Bambang juga menyampaikan permintaan dukungan kepada anggota IPU untuk mendorong pemerintahnya di negara masing-masing mendukung hajat Indonesia dalam pencalonannya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.

Kata dia, persiapan dan kampanye Indonesia menuju pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sudah dilaksanakan sejak tahun 2015.

"Dengan menjadi anggota tidak tetap, kami berharap Indonesia dapat lebih berkontribusi untuk menciptakan dunia yang lebih aman dan damai. Termasuk di Asean," ujar Bambang.

Ia pun berharap Indonesia mampu mengembangkan berbagai bentuk kerjasama internasional, termasuk dengan negara tergabung dalam MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan dan Turki). Ia memandang forum konsultasi middle powers yang dibentuk pada tahun 2013 ini semakin baik dan saling memperkuat.

"Saat ini Indonesia menjadi ketua MIKTA setelah terpilih pada pertemuan tingkat Menteri tanggal 13 Desember 2017 di Istanbul, Turki," kata Bambang.

Politikus Partai Golkar itu meminta kepada anggota MIKTA untuk bisa lebih meningkatkan peran dan kerjasama di forum-forum global.

Untuk menjaga konsistensi kerja sama antarparlemen dalam MIKTA, berbagai pertemuan formal dan informal harus terus digelar secara berkelanjutan.

"Pertemuan antar delegasi Parlemen MIKTA dalam berbagai forum antarparlemen harus lebih sering dilakukan. Kita harus memanfaatkan forum pertemuan tersebut untuk saling memberikan dukungan dan menciptakan hubungan kerja sama yang lebih solid," tutur Bambang.

Secara khusus, Bambang meminta kepada Ketua Parlemen Turki untuk bisa hadir dalam pertemuan antar parlemen MIKTA yang diadakan di Indonesia pada tahun ini. Ia meyakini kehadiran Parlemen Turki dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi anggota MIKTA.

"Pada tahun ini, Indonesia sebagai tuan rumah MIKTA berharap agar Ketua Parlemen Turki dapat hadir dalam Pertemuan Ketua Parlemen MIKTA mendatang. Saya yakin Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan Turki sebagai salah satu negara Muslim demokratis yang paling berpengaruh di dunia dapat saling bersinergi dengan baik,” kata Bambang.

“Kita bisa menjadi vocal point dunia Islam dalam memperjuangkan hak-hak kemanusiaan seperti yang terjadi di Palestina dan Rohingya," tukasnya.

Let's block ads! (Why?)