Menyangkut Kedaulatan Negara, DPR: FIR Natuna Harus Dipegang Indonesia

Suara.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke Natuna, Kepulaun Riau. Pada kesempatan tersebut, politikus Partai Golkar menyoroti kawasan ruang udara atau Flight Information Region (FIR) Natuna yang masih dipegang otoritas Singapura.

Bambang mengatakan, FIR Natuna, sudah seharusnya dipegang penuh oleh Indonesia, guna memperkuat pengawasan kegiatan di ruang udara perbatasan. Kata dia, FIR di Natuna menyangkut kedaulatan negara.

“FIR Natuna ini harus secepatnya dikuasai oleh Indonesia. Masalah FIR ini tidak hanya menyangkut keselamatan penerbangan saja, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara,” kata Bambang melalui siaran tertulis yang didapat Suara.com.

Bambang mengatakan, hingga kini wilayah perbatasan terus menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional. Paradigma pembangunan di wilayah perbatasan harus didasarkan kepada dua hal, yaitu keamanan dan kesejahteraan.

"Keamanan wilayah Indonesia salah satunya ditentukan kondisi keamanan di wilayah perbatasan. Karena itu, keberadaan pangkalan militer di Natuna, Kepulauan Riau sangat penting. Selain di Natuna, tak menutup kemungkinan kita juga akan bangun dan perkuat pangkalan militer di berbagai pulau terluar wilayah Indonesia," tutur Bambang.

Lebih lanjut, Bambang juga mengaku merasa kagum terhadap masterplan pembangunan pangkalan militer yang rencananya akan dilengkapi berbagai peralatan tempur super canggih. Kata dia, itu membuktikan keseriusan dari pemerintah dalam menguatkan sistem pertahanan dan keamanan negara.

"Tentu pembangunan pangkalan militer tak akan mengesampingkan pembangunan berbasis kesejahteraan di wilayah Natuna, Kepulauan Riau. Disini sudah ada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Selat Lampa, dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2016,” ujar Bambang.

“Dengan total luas lahan 16,8 hektar, saya yakin SKPT mampu mendongkrak kesejahteraan penduduk Natuna yang banyak berprofesi sebagai nelayan," Bambang menambahkan.

Dalam kesempatan yang sama Bambang juga menekankan bahwa DPR RI sangat serius membangun wilayah perbatasan di berbagai pulau terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). Kata dia, DPR sudah punya Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan.

"Dalam berbagai kajian dan hasil kunjungan ke wilayah perbatasan Indonesia, Tim telah menelaah berbagai permasalahan yang ada. Kita juga sedang mengkaji usulan apakah Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang kini satu atap dengan Kementerian Dalam Negeri, bisa dilepas menjadi badan tersendiri. Sehingga bisa lebih fokus dalam pembangunan wilayah perbatasan," ucap Bambang.

Mantan Ketua Komisi III DPR itu menjelaskan, dalam realisasi APBN 2017, DPR RI setidaknya telah menggelontorkan Rp 1,61 triliun dengan melibatkan 18 kementerian dan lembaga setingkat kementerian untuk menyukseskan berbagai program terpadu daerah perbatasan.

“Problematika wilayah perbatasan memang sangat kompleks. Namun semua itu tidak akan menyurutkan langkah dalam membangun dan memperkuat wilayah perbatasan kita. Dengan kerjasama yang solid antara DPR RI dan pemerintah, saya yakin pembangunan di berbagai wilayah perbatasan dapat terlaksana secara cepat dan tepat," tutur Bambang lagi.

Bambang bersama Panglima TNI serta rombongan tiba di Natuna menggunakan pesawab Boeing 737-400 VIP TNI Angkatan Udara dengan pengawas empat pesawat tempur F- 16.

Keempat pesawat tempur F-16 dari Skadron Udara 16 Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau mengawal di sisi kanan dan kiri pesawat VIP begitu masuk wilayah Perairan Kepulauan Natuna hingga mendarat di Lanud Raden Sadjat Ranai, Kepulauan Natuna.

Dalam kunjungan kerja kali ini, turut hadir antara lain Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni, Kapuspen TNI Mayjen Sabrar Fadhilah, Danjen Kopassus Mayjen TNI Eko Margiyono serta Pangkostrad Letjen TNI Agus Kriswanto.

Let's block ads! (Why?)