Bahas RAPBN 2019, Ini Perintah Jokowi di Sidang Kabinet Paripurna

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/7/2018). Menteri Kabinet Kerja dikumpulkan karena topik yang dibahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019.

"Kita semuanya terus waspada dan bersiap diri dengan berbagai langkah strategis menghadapi dampak ketidakpastian global terutama dipicu kebijakan normalisasi moneter di Amerika Serikat maupun adanya potensi dagang, perang dagang antara Amerika dan Tiongkok," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, kalau dibandingkan dengan negara lain, daya tahan ekonomi Indonesia masih lebih baik.

Untuk menghadapi ketidakpastian perekonomian global kuncinya, kata Jokowi, sinergi kebijakan moneter dan fiskal.

"Juga adanya langkah-langkah terobosan, seperti rapat terakhir kita sampaikan dan secara khusus nanti kita akan mendapatkan kembali yang berkaitan dengan insentif -insentif untuk investasi, insentif untuk memacu ekspor," katanya.

Pada poin yang kedua, Jokowi meminta pada seluruh kementerian dan lembaga untuk fokus dan segera menyelesaikan program yang sudah direncanakan tahun 2018.

Pelaksanaan proyek strategis harus segera dieksekusi tepat waktu dan tetap menjaga governance.

"Tepat sasaran dan dampak itu bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat," katanya.

Dalam penyusunan RAPBN 2019, Jokowi minta postur anggaran harus realistis dan sehat. Kepala Negara tidak ingin penyusunan anggaran mengada-ada.

"Kita harus terus menjaga momentum perkembangan ekonomi yang telah kita capai dan mendorong daya saing serta mendorong investasi dan ekspor," ucap Jokowi.

Pada bidang pendapatan, Jokowi mengatakan reformasi perpajakan menjadi kunci.

Pada poin keempat atau terakhir, Jokowi menginginkan setiap kementerian untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas. Terutama soal peningkatan sumber daya manusia.

"Peningkatan SDM melalui penguatan skill dan produktivitas SDM. Kita juga peningkatan di bidang pelayanan kesehatan maupun pendidikan," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Let's block ads! (Why?)